Bebarapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa politik tentara adalah tak lain politik negara,dan loyalitas tentara hanya diperuntukkan untuk bangsa dan negara.
Joko Widodo menuturkan pada pidatonya saat upacara HUT TNI yang ke-72 di Cilegon,Banten,Kamis tanggal 5 Oktober 2017 'Politik dan loyalitas memiliki arti kesetiaan berjuan untuk rakyat,dan setia kepada pemerintahan yang sah.Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah milik nasional yang berada disemua golongan,yang tidak bisa dikotak-kotakkan,'.
Pada kesempatan itu pula Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengingatkan agar TNI tidak masuk ke dunia politik praktis.
Pesan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dihadapan ribuan prajurit TNI,3 orang kepala staf TNI yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono,Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi,dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto,serta tak ketinggalan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Dalam kesempatan yang sama itu pula,Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga berbicara mengenai politik tentara.
Politik TNI adalah politik negara,sampai kapanpun TNI akan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bagi TNI sendiri,imbuhnya,sendi utama yang melekat erat kepada setiap jiwa dan wajah prajurit adalah sikap kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari oleh Undang Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila.
Politik TNI adalah politik negara,kembali ia menegaskan.Politik yang hanya akan diabdikan bagi tegaknya kesatuan Indonesia,yang juga didalamnya telah terangkum sebuah ketaatan hukum,yang diperuntukkan kepada rakyat diatas kepentingan manapun,kata Jenderal Gatot.
Tidak ada sedikitpun keraguan bagi seorang prajurit pada pimpinan tertinggi,prajurit TNI akan tetap setia dan juga taat pada pimpinan tertinggi di negara ini.
Taat kepada atasan tertinggi yaitu Prresiden Republik Indonesia yang terpilih secara sah,sekali lagi gatot menandaskan bahwa jangan ragukan kesetiaan prajurit TNI.
Kecemasan masyarakat Indonesia tentang militer yang ikut berpolitik menyeruak dalam beberapa hari belakangan.Yang menjadi pemicu utamanya tak lain adalah sebuah pernyataan gatot terkait adanya sebuah institusi tertentu yang kabarnya akan mendatangkan sejumlah 5.000 pucuk senjata secara ilegal,dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.Pernyataan itu Gatot sampaikan pada salah satu acara silaturahmi TNI bersama purnawirawan yang berlokasi di Mabes TNI Cilangkap,Jakarta pada hari Jumat 22 September tahun 2017.
Acara yang juga turut dihadiri beberapa tokoh penting seperti Menko Polhukam Wiranto,Laksamana TNI (Purn) Widodo AS,Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno,Serta Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai ketua umum partai Gerindra,serta tak ketinggalan sejumlah petinggi-petinggi TNI yang lain.
Pernyataan Jenderal Gatot itu dinilai oleh berbagai kalangan sebagai sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan posisinya sekarang sebagai baian dari pemerintahan,oleh karena itu ada pula yang menyebutkan bahwa Jenderal Gatot kini tengah melakukan sebuah manuver politik.
Hal ini sedikit dibuktikan dengan munculnya nama Jenderal Gatot di beberapa survey dengan topik bursa pemilihan Presiden tahun 2019.Berdasarkan hasil dari survey CSIS periode tanggal 23-30 Agustus 2017 adanya elektabilitas Jenderal gatot sebesar 1,8 persen,sementara itu pada survey yang sama,elektabilitas Joko Widodo masih diangka 50,8 persen.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh survey SMRC pada bulan September tahun 2017,elektabilitas Jenderal Gatot 0,3 persen,sedangkan Joko Widodo sebesar 38,9 persen.
Post a Comment